http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/186 2026-04-08T13:22:50Z 2026-04-08T13:22:50Z Chomariyah http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/1213 2022-03-31T06:21:53Z 2020-01-01T00:00:00Z

Penerapan Marine Quarantine Procedures Terhadap Transportasi Laut Terkait Coronavirus Disease (Covid-19) Chomariyah

2020-01-01T00:00:00Z Ariyanto, Bambang http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/1196 2021-11-23T03:09:44Z 2018-01-01T00:00:00Z

REDESAIN PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK Ariyanto, Bambang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan landasan bagi pelaksanaan Pemilu 2019. Keberadaan Undang-Undang ini mempunyai peran penting dalam mengatur pelaksanaan pemilu, penyelenggaraan pemilu, persyaratan pemilu, partai politik dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Salah satu pengaturan yang cukup menimbulkan pro dan kontra adalah kebijakan Parliamentary Threshold. Kebijakan yang diatur di Pasal 414 ayat (1) dan Pasal 415 ayat (1) menetapkan angka ambang batasnya 4%, naik lima persen dari peraturan yang sebelumnya 3,5%. Persoalannya, adanya kebijakan Parliamentary Threshold ini berpadu dengan pelaksanaan Pemilu Serentak sebagai amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013. Pemilu serentak sendiri bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiil agar fungsi eksekutif dan legislatif saling mengimbangi, bukan pada posisi saling sandera atau menyuburkan politik transaksional. Dari latar belakang inilah, rumusan masalah yang diangkat adalah: Pertama, apakah penerapan Parliamentary Threshold merupakan instrumen untuk menyederhanakan partai politik di era pemilu serentak? Kedua, apakah penyederhanaan partai politik yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan prinsip penyederhanaan partai politik yang ideal? Melalui metode penelitian yuridis normatif, hasil kajian ini menyatakan bahwa Penerapan Parliamentary Threshold merupakan salah satu instrumen untuk menyederhanakan partai politik. Namun, bukan satu-satunya cara, masih banyak cara lain untuk menyederhanakan partai politik. Namun, dengan perpaduan pemilu serentak, penyederhanaan partai politik memang lebih mudah dilaksanakan. Persoalannya, prinsip keterwakilan menjadi berkurang bila perpaduan antara pemilu serentak dengan Parliamantery Threshold terus dilakukan.

2018-01-01T00:00:00Z Ariyanto, Bambang http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/1194 2021-11-22T07:39:11Z 2019-01-01T00:00:00Z

TERTIB DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR Ariyanto, Bambang Regional autonomy has given authority to local governments to regulate and manage their own government households. The authority of the regional government in regulating this is realized through regional authority to make legal products called Regional Regulations. This regulation is an operational juridical instrument and controlling instrument for the implementation of regional autonomy. Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation Regulations mandates that there are stages that must be passed in forming legislation, namely through the stages of planning, drafting, discussion, ratification or stipulation, and promulgation. This study examines and answers the problems regarding the procedure for establishing Regional Regulations in East Java Province. From the normative aspect, how is the process of establishing a Regional Regulation in East Java Province, and whether its formation is in accordance with the orderly basis of the formation of the Laws and Regulations. This study is a normative juridical study using a statute approach and conceptual approach. The results of the study state that the Establishment of Regional Regulations in the Provinces in East Java is in accordance with the basic order of the establishment of Legislation. There are stages in the formation of the Regional Regulation, which refers to the East Java Provincial Regulation No. 1 of 2015 concerning the Establishment of Regional Legal Products. The stages of establishing a Regional Regulation include: Planning, drafting, discussion, final alignment, stipulation or ratification, enactment, clarification and evaluation; and dissemination.

2019-01-01T00:00:00Z Ariyanto, Bambang http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/1193 2021-11-22T07:29:53Z 2020-01-01T00:00:00Z

PENGELOLAAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Ariyanto, Bambang So far there is no standard formula in handling Covid-19 Pandemic. Almost all countries try to solve the Covid-19 Pandemic problem in different ways and strategies. Some succeed, some don't. Indonesia is one of the countries trying to deal with the Covid-19 Pandemic with a Large-Scale Social Limitation strategy (PSBB) which is based on Law No. 6 of 2018 on Quarantine and Government Regulation No. 21 of 2020. This policy choice is an anticipatory step to respond to some regional policies that tend to run individually. Regions seem to have a "taste" to control their territory according to their wishes. This phenomenon raises the issue of whether the basic principles used in the management of the Central Government and Regional Governments in handling this Covid-19 pandemic. This is also related to how the direction of Law No. 23 of 2014 concerning the Regional Government has implications for the management of the central and regional relations. The research method is a normative juridical research method with a statutory approach and conceptual approach. The result is that the basic principles in managing the relationship between the Central Government and the Regional Government are based on decentralization. However, along with the new regulation in Law No. 23 of 2014 concerning the Regional Government, the management of this relationship has shifted towards centralization. This affects the relationship model between the Central Government and Regional Governments which theoretically places Regional Governments more as The Agency Model.

2020-01-01T00:00:00Z Ariyanto, Bambang http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/1192 2021-11-22T07:01:02Z 2020-01-01T00:00:00Z

REFORMASI STRUKTUR PARLEMEN, LANGKAH PENGUATAN DPD Ariyanto, Bambang Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga perwakilan yang memiliki kedudukan sederajat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebenarnya didesain untuk mengakomodir kepentingan daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat. Dengan desain semacam ini, maka implikasinya akan ada perubahan struktur parlemen untuk menuju ke arah struktur parlemen dua kamar (bicameral). Namun, setiap negara yang ingin menganut sistem perwakilan baik satu kamar maupun dua kamar harus mempertimbangkan tiga sisi, yakni fungsi lembaga perwakilan, keanggotaan lembaga perwakilan, dan proses pembentukan undang-undang di lembaga perwakilan. Dalam kaitannya inilah, tugas, fungsi dan kewenangan DPD menjadi persoalan penting dalam mengkaji struktur parlemen yang berlaku di Indonesia. Apakah penguatan struktur parlemen dalam sistem perwakilan di Indonesia akan berimplikasi pada fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPD. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, diketahui bahwa penguatan struktur parlemen memang harus diiringi dengan penguatan fungsi-fungsi DPD, khususnya fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

2020-01-01T00:00:00Z Kafrawi, Rachman Maulana Ariyanto, Bambang Kamarudin http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/1191 2021-11-22T06:50:00Z 2021-01-01T00:00:00Z

Implikasi Pencegahan ke Luar Negeri bagi WNI yang Terlibat Persoalan Hukum berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Kafrawi, Rachman Maulana; Ariyanto, Bambang; Kamarudin Fungsi dan peranan keimigrasian Indonesia adalah sebagai mencegah, sebagai pengatur lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Penelitian hukum ini difokuskan untuk mengetahui Implikasi pencegahan ke luar negeri terhadap WNI ke luar negeri berdasarkan perspektif HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini memperoleh kesimpulan Regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai pencegahan WNI keluar negeri sudah sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang terkandung di dalam ideologi negara yaitu Pancasila dan Konstitusi negara yaitu UUD 1945. Sehingga pencegahan yang dilakukan oleh petugas imigrasi kepada orang yang diduga terlibat dalam kasus hukum yang akan ke luar wilayah negara Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian terkait pencegahan juga bukan bentuk pembatasan hak asasi manusia, karena HAM di Indonesia adalah HAM keseimbangan dengan kewajiban asasinya sebagai anggota masyarakat. Penggunaan HAM di Indonesia tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan kewajiban asasi, dengan kata lain HAM tidak dapat dipergunakan secara mutlak.

2021-01-01T00:00:00Z Anand, Ghansham Hernoko, Agus Yudha Huda, Mokhamad Khoirul http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/676 2018-12-03T02:49:40Z 2018-01-01T00:00:00Z

THE INSURANCE OF LIABILITY AS AN ATTEMPT OF RISK TRANSFERING OVER THE LOSS CAUSED BY NOTARY PULIC AND LAND DEED OFFICIALS Anand, Ghansham; Hernoko, Agus Yudha; Huda, Mokhamad Khoirul

2018-01-01T00:00:00Z Chomariyah, Chomariyah Mursito, Mursito Hudi, Nurul http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/328 2017-11-09T02:46:47Z 2015-05-01T00:00:00Z

PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA PESISIR BERDASARKAN ASAS PARTISIPASI DALAM UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAI UPAYA AKUNTABILITAS PUBLIK DI KABUPATEN GRESIK Chomariyah, Chomariyah; Mursito, Mursito; Hudi, Nurul

2015-05-01T00:00:00Z Chomariyah, Chomariyah http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/327 2017-11-09T02:42:30Z 2012-11-01T00:00:00Z

PENGATURAN MENGENAI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN Chomariyah, Chomariyah

2012-11-01T00:00:00Z Chomariyah, Chomariyah http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/326 2017-11-09T02:38:29Z 2014-01-01T00:00:00Z

TOWARDS PRINCIPLED FISHERIES GOVERNANCE AUSTRALIAN AND INDONESIAN : APPROACHES AND CHALLENGES Chomariyah, Chomariyah

2014-01-01T00:00:00Z Huda, Mokhamad Khoirul http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/265 2017-09-20T05:47:33Z 2011-01-01T00:00:00Z

Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia Huda, Mokhamad Khoirul

2011-01-01T00:00:00Z Nugraheni, Ninis http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/239 2017-09-18T06:40:39Z 2010-01-01T00:00:00Z

Tanggung Gugat Pejabat Badan Pengawas Terhadap Kerugian Pengelola Gudang Nugraheni, Ninis

2010-01-01T00:00:00Z Nugraheni, Ninis http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/238 2017-09-18T06:37:53Z 2011-01-01T00:00:00Z

Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Jaminan Fidusia Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Nugraheni, Ninis

2011-01-01T00:00:00Z Huda, Mokhamad Khoirul http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/233 2018-12-19T06:25:20Z 2014-01-01T00:00:00Z

PENGATURAN TENTANG COST RECOVERY DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN Huda, Mokhamad Khoirul

2014-01-01T00:00:00Z Huda, Mokhamad Khoirul http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/228 2017-09-18T05:36:37Z 2017-01-01T00:00:00Z

Good Faith in Life Insurance Contract by Indonesian Court Huda, Mokhamad Khoirul

2017-01-01T00:00:00Z Huda, Mokhamad Khoirul http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/227 2017-09-18T05:33:23Z 2007-01-01T00:00:00Z

Problematika Implementasi Azas Cabatage Dalam Industri Pelayaran Nasional Huda, Mokhamad Khoirul

2007-01-01T00:00:00Z Huda, Mokhamad Khoirul http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/226 2017-09-19T05:48:54Z 2010-01-01T00:00:00Z

Absahnya Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Diluar Negeri Huda, Mokhamad Khoirul

2010-01-01T00:00:00Z Huda, Mokhamad Khoirul http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/225 2017-09-18T05:28:49Z 2013-01-01T00:00:00Z

KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Huda, Mokhamad Khoirul

2013-01-01T00:00:00Z Huda, Mokhamad Khoirul Nugraheni, Ninis http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/224 2018-12-19T06:22:18Z 2015-01-01T00:00:00Z

Perjanjian Jaminan Sebagai Acessoir Perjanjian Kredit Huda, Mokhamad Khoirul; Nugraheni, Ninis

2015-01-01T00:00:00Z Rinaldi, Dwikky Ananda Huda, Mokhamad Khoirul http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/223 2017-09-18T05:22:24Z 2016-01-01T00:00:00Z

BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ONLINE DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Rinaldi, Dwikky Ananda; Huda, Mokhamad Khoirul

2016-01-01T00:00:00Z Adriano, Adriano http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/217 2017-09-18T04:30:20Z 2017-01-01T00:00:00Z

PIDANA PENGGANTI DENDA SEBAGAI BENTUK SUBSTITUSI PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI Adriano, Adriano

2017-01-01T00:00:00Z Putera, Andika Persada http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/216 2017-09-18T04:27:28Z 2016-01-01T00:00:00Z

KEAGENAN BANK DALAM PERSPEKTIF COMMON LAW SYSTEM Putera, Andika Persada

2016-01-01T00:00:00Z Asmuni, Asmuni http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/215 2017-09-18T04:23:24Z 2016-01-01T00:00:00Z

EKSEKUTABILITAS PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Asmuni, Asmuni

2016-01-01T00:00:00Z Zamroni, Mohammad http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/212 2017-09-18T04:12:23Z 2016-01-01T00:00:00Z

PENAFSIRAN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIK Zamroni, Mohammad

2016-01-01T00:00:00Z Yulianto, Yulianto http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/187 2017-09-15T01:19:05Z 2017-01-01T00:00:00Z

RESTRICTION ON THE RIGHTS OF SECURED CREDITORS IN BANKRUPTCY PROCEEDINGS Yulianto, Yulianto

2017-01-01T00:00:00Z