REDESAIN PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK

Abstract

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan landasan bagi pelaksanaan Pemilu 2019. Keberadaan Undang-Undang ini mempunyai peran penting dalam mengatur pelaksanaan pemilu, penyelenggaraan pemilu, persyaratan pemilu, partai politik dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Salah satu pengaturan yang cukup menimbulkan pro dan kontra adalah kebijakan Parliamentary Threshold. Kebijakan yang diatur di Pasal 414 ayat (1) dan Pasal 415 ayat (1) menetapkan angka ambang batasnya 4%, naik lima persen dari peraturan yang sebelumnya 3,5%. Persoalannya, adanya kebijakan Parliamentary Threshold ini berpadu dengan pelaksanaan Pemilu Serentak sebagai amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013. Pemilu serentak sendiri bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiil agar fungsi eksekutif dan legislatif saling mengimbangi, bukan pada posisi saling sandera atau menyuburkan politik transaksional. Dari latar belakang inilah, rumusan masalah yang diangkat adalah: Pertama, apakah penerapan Parliamentary Threshold merupakan instrumen untuk menyederhanakan partai politik di era pemilu serentak? Kedua, apakah penyederhanaan partai politik yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan prinsip penyederhanaan partai politik yang ideal? Melalui metode penelitian yuridis normatif, hasil kajian ini menyatakan bahwa Penerapan Parliamentary Threshold merupakan salah satu instrumen untuk menyederhanakan partai politik. Namun, bukan satu-satunya cara, masih banyak cara lain untuk menyederhanakan partai politik. Namun, dengan perpaduan pemilu serentak, penyederhanaan partai politik memang lebih mudah dilaksanakan. Persoalannya, prinsip keterwakilan menjadi berkurang bila perpaduan antara pemilu serentak dengan Parliamantery Threshold terus dilakukan.