http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/186 2026-04-08T14:50:56Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/1213 Penerapan Marine Quarantine Procedures Terhadap Transportasi Laut Terkait Coronavirus Disease (Covid-19) Chomariyah 2020-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/1196 REDESAIN PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK Ariyanto, Bambang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan landasan bagi pelaksanaan Pemilu 2019. Keberadaan Undang-Undang ini mempunyai peran penting dalam mengatur pelaksanaan pemilu, penyelenggaraan pemilu, persyaratan pemilu, partai politik dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Salah satu pengaturan yang cukup menimbulkan pro dan kontra adalah kebijakan Parliamentary Threshold. Kebijakan yang diatur di Pasal 414 ayat (1) dan Pasal 415 ayat (1) menetapkan angka ambang batasnya 4%, naik lima persen dari peraturan yang sebelumnya 3,5%. Persoalannya, adanya kebijakan Parliamentary Threshold ini berpadu dengan pelaksanaan Pemilu Serentak sebagai amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013. Pemilu serentak sendiri bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiil agar fungsi eksekutif dan legislatif saling mengimbangi, bukan pada posisi saling sandera atau menyuburkan politik transaksional. Dari latar belakang inilah, rumusan masalah yang diangkat adalah: Pertama, apakah penerapan Parliamentary Threshold merupakan instrumen untuk menyederhanakan partai politik di era pemilu serentak? Kedua, apakah penyederhanaan partai politik yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan prinsip penyederhanaan partai politik yang ideal? Melalui metode penelitian yuridis normatif, hasil kajian ini menyatakan bahwa Penerapan Parliamentary Threshold merupakan salah satu instrumen untuk menyederhanakan partai politik. Namun, bukan satu-satunya cara, masih banyak cara lain untuk menyederhanakan partai politik. Namun, dengan perpaduan pemilu serentak, penyederhanaan partai politik memang lebih mudah dilaksanakan. Persoalannya, prinsip keterwakilan menjadi berkurang bila perpaduan antara pemilu serentak dengan Parliamantery Threshold terus dilakukan. 2018-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/1194 TERTIB DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR Ariyanto, Bambang Regional autonomy has given authority to local governments to regulate and manage their own government households. The authority of the regional government in regulating this is realized through regional authority to make legal products called Regional Regulations. This regulation is an operational juridical instrument and controlling instrument for the implementation of regional autonomy. Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation Regulations mandates that there are stages that must be passed in forming legislation, namely through the stages of planning, drafting, discussion, ratification or stipulation, and promulgation. This study examines and answers the problems regarding the procedure for establishing Regional Regulations in East Java Province. From the normative aspect, how is the process of establishing a Regional Regulation in East Java Province, and whether its formation is in accordance with the orderly basis of the formation of the Laws and Regulations. This study is a normative juridical study using a statute approach and conceptual approach. The results of the study state that the Establishment of Regional Regulations in the Provinces in East Java is in accordance with the basic order of the establishment of Legislation. There are stages in the formation of the Regional Regulation, which refers to the East Java Provincial Regulation No. 1 of 2015 concerning the Establishment of Regional Legal Products. The stages of establishing a Regional Regulation include: Planning, drafting, discussion, final alignment, stipulation or ratification, enactment, clarification and evaluation; and dissemination. 2019-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/1193 PENGELOLAAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Ariyanto, Bambang So far there is no standard formula in handling Covid-19 Pandemic. Almost all countries try to solve the Covid-19 Pandemic problem in different ways and strategies. Some succeed, some don't. Indonesia is one of the countries trying to deal with the Covid-19 Pandemic with a Large-Scale Social Limitation strategy (PSBB) which is based on Law No. 6 of 2018 on Quarantine and Government Regulation No. 21 of 2020. This policy choice is an anticipatory step to respond to some regional policies that tend to run individually. Regions seem to have a "taste" to control their territory according to their wishes. This phenomenon raises the issue of whether the basic principles used in the management of the Central Government and Regional Governments in handling this Covid-19 pandemic. This is also related to how the direction of Law No. 23 of 2014 concerning the Regional Government has implications for the management of the central and regional relations. The research method is a normative juridical research method with a statutory approach and conceptual approach. The result is that the basic principles in managing the relationship between the Central Government and the Regional Government are based on decentralization. However, along with the new regulation in Law No. 23 of 2014 concerning the Regional Government, the management of this relationship has shifted towards centralization. This affects the relationship model between the Central Government and Regional Governments which theoretically places Regional Governments more as The Agency Model. 2020-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/1192 REFORMASI STRUKTUR PARLEMEN, LANGKAH PENGUATAN DPD Ariyanto, Bambang Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga perwakilan yang memiliki kedudukan sederajat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebenarnya didesain untuk mengakomodir kepentingan daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat. Dengan desain semacam ini, maka implikasinya akan ada perubahan struktur parlemen untuk menuju ke arah struktur parlemen dua kamar (bicameral). Namun, setiap negara yang ingin menganut sistem perwakilan baik satu kamar maupun dua kamar harus mempertimbangkan tiga sisi, yakni fungsi lembaga perwakilan, keanggotaan lembaga perwakilan, dan proses pembentukan undang-undang di lembaga perwakilan. Dalam kaitannya inilah, tugas, fungsi dan kewenangan DPD menjadi persoalan penting dalam mengkaji struktur parlemen yang berlaku di Indonesia. Apakah penguatan struktur parlemen dalam sistem perwakilan di Indonesia akan berimplikasi pada fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPD. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, diketahui bahwa penguatan struktur parlemen memang harus diiringi dengan penguatan fungsi-fungsi DPD, khususnya fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 2020-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/1191 Implikasi Pencegahan ke Luar Negeri bagi WNI yang Terlibat Persoalan Hukum berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Kafrawi, Rachman Maulana; Ariyanto, Bambang; Kamarudin Fungsi dan peranan keimigrasian Indonesia adalah sebagai mencegah, sebagai pengatur lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Penelitian hukum ini difokuskan untuk mengetahui Implikasi pencegahan ke luar negeri terhadap WNI ke luar negeri berdasarkan perspektif HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini memperoleh kesimpulan Regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai pencegahan WNI keluar negeri sudah sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang terkandung di dalam ideologi negara yaitu Pancasila dan Konstitusi negara yaitu UUD 1945. Sehingga pencegahan yang dilakukan oleh petugas imigrasi kepada orang yang diduga terlibat dalam kasus hukum yang akan ke luar wilayah negara Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian terkait pencegahan juga bukan bentuk pembatasan hak asasi manusia, karena HAM di Indonesia adalah HAM keseimbangan dengan kewajiban asasinya sebagai anggota masyarakat. Penggunaan HAM di Indonesia tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan kewajiban asasi, dengan kata lain HAM tidak dapat dipergunakan secara mutlak. 2021-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/676 THE INSURANCE OF LIABILITY AS AN ATTEMPT OF RISK TRANSFERING OVER THE LOSS CAUSED BY NOTARY PULIC AND LAND DEED OFFICIALS Anand, Ghansham; Hernoko, Agus Yudha; Huda, Mokhamad Khoirul 2018-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/328 PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA PESISIR BERDASARKAN ASAS PARTISIPASI DALAM UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAI UPAYA AKUNTABILITAS PUBLIK DI KABUPATEN GRESIK Chomariyah, Chomariyah; Mursito, Mursito; Hudi, Nurul 2015-05-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/327 PENGATURAN MENGENAI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN Chomariyah, Chomariyah 2012-11-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/326 TOWARDS PRINCIPLED FISHERIES GOVERNANCE AUSTRALIAN AND INDONESIAN : APPROACHES AND CHALLENGES Chomariyah, Chomariyah 2014-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/265 Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia Huda, Mokhamad Khoirul 2011-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/239 Tanggung Gugat Pejabat Badan Pengawas Terhadap Kerugian Pengelola Gudang Nugraheni, Ninis 2010-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/238 Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Jaminan Fidusia Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Nugraheni, Ninis 2011-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/233 PENGATURAN TENTANG COST RECOVERY DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN Huda, Mokhamad Khoirul 2014-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/228 Good Faith in Life Insurance Contract by Indonesian Court Huda, Mokhamad Khoirul 2017-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/227 Problematika Implementasi Azas Cabatage Dalam Industri Pelayaran Nasional Huda, Mokhamad Khoirul 2007-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/226 Absahnya Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Diluar Negeri Huda, Mokhamad Khoirul 2010-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/225 KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Huda, Mokhamad Khoirul 2013-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/224 Perjanjian Jaminan Sebagai Acessoir Perjanjian Kredit Huda, Mokhamad Khoirul; Nugraheni, Ninis 2015-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/223 BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ONLINE DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Rinaldi, Dwikky Ananda; Huda, Mokhamad Khoirul 2016-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/217 PIDANA PENGGANTI DENDA SEBAGAI BENTUK SUBSTITUSI PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI Adriano, Adriano 2017-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/216 KEAGENAN BANK DALAM PERSPEKTIF COMMON LAW SYSTEM Putera, Andika Persada 2016-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/215 EKSEKUTABILITAS PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Asmuni, Asmuni 2016-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/212 PENAFSIRAN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIK Zamroni, Mohammad 2016-01-01T00:00:00Z http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/187 RESTRICTION ON THE RIGHTS OF SECURED CREDITORS IN BANKRUPTCY PROCEEDINGS Yulianto, Yulianto 2017-01-01T00:00:00Z