Fakultas Hukum http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/317 2026-04-08T14:50:03Z 2026-04-08T14:50:03Z DESENTRALISASI PENGELOLAAN PARTAI POLITIK (UPAYA PENATAAN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK MENUJU PARTAI MODERN) Ariyanto, Bambang http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/1187 2021-11-22T04:43:24Z 2016-01-01T00:00:00Z DESENTRALISASI PENGELOLAAN PARTAI POLITIK (UPAYA PENATAAN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK MENUJU PARTAI MODERN) Ariyanto, Bambang 2016-01-01T00:00:00Z KONSOLIDASI DEMOKRASI MELALUI PEMILU SERENTAK (KONSTRUKSI SISTEM PEMILU AGAR TERCIPTA KONGRUENSI PEMERINTAHAN) Ariyanto, Bambang http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/1186 2021-11-22T04:07:52Z 2019-01-01T00:00:00Z KONSOLIDASI DEMOKRASI MELALUI PEMILU SERENTAK (KONSTRUKSI SISTEM PEMILU AGAR TERCIPTA KONGRUENSI PEMERINTAHAN) Ariyanto, Bambang Sistem pemilu merupakan seperangkat metode yang mengatur warga negara unutk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Pilihan atas sistem pemilu akan sangat mempengaruhi proporsionalitas hasil pemiihan, bentuk kabinet yang akan dibentuk, sistem kepartaian, akuntabilitas pemerintahan, dampak pada kohesi partai politik, dan partisipasi politik warga. Di Indonesia, sistem pemilu yang diterapkan sangat tergantung bentuk pengaturan yang ada dalam undang-undang. Pengalaman selama ini, sistem pemilu yang diterapkan adalah Sistem Pemilu Proporsional. Sistem ini diterapkan juga pada UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Apakah sistem pemilu yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mendorong terjadinya hasil pemilu yang kongruen bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Tujuan penulisan ini ingin mengetahui sejauh mana sistem pemilu mempengaruhi sistem pemerintahan, apakah pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu 2019 mampu menjadi pemerintahan yang efektif dan stabil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meski menggunakan sistem proporsional seperti tahun-tahun sebelumnya, namun karena pelaksanaan pemilu kali ini adalah pemilu serentak, maka hasil pemilu ini mampu menghindari terbentuknya pemerintahan terbelah, baik di level nasional maupun di level pemilu daerah. Pemilu serentak juga mampu mengatasi kelemahan sistem pemerintahan presidensial yang terjadi selama ini. 2019-01-01T00:00:00Z PRINSIP EQUITABLE DALAM PENETAPAN MARITIME BOUNDARY DELIMITATION ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA PASCA PENGESAHAN PERJANJIAN PERBATASAN TAHUN 2016 Chomariyah, Chomariyah http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/dx/404 2018-02-06T06:03:17Z 2017-07-01T00:00:00Z PRINSIP EQUITABLE DALAM PENETAPAN MARITIME BOUNDARY DELIMITATION ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA PASCA PENGESAHAN PERJANJIAN PERBATASAN TAHUN 2016 Chomariyah, Chomariyah 2017-07-01T00:00:00Z Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional Dalam Era Globalisasi Huda, Mokhamad Khoirul http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/150 2017-11-01T06:49:16Z 2006-01-01T00:00:00Z Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional Dalam Era Globalisasi Huda, Mokhamad Khoirul 2006-01-01T00:00:00Z PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHIDEN) DALAM PERJANJIAN ANSURANSI Huda, Mokhamad Khoirul Nugraheni, Ninis http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/119 2017-11-01T06:50:11Z 2016-03-01T00:00:00Z PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHIDEN) DALAM PERJANJIAN ANSURANSI Huda, Mokhamad Khoirul; Nugraheni, Ninis 2016-03-01T00:00:00Z Lembaga Jaminan Untuk Kapal Nelayan Huda, Mokhamad Khoirul http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/104 2017-11-01T06:51:13Z 2012-05-24T00:00:00Z Lembaga Jaminan Untuk Kapal Nelayan Huda, Mokhamad Khoirul 2012-05-24T00:00:00Z